PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN

---

 

1. A. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

   Kepres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung

   SK KMA Nomor 1 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI

   Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

   Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

   Perpres Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

   SK. KMA No. 26 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan

   Permenpan No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014

   SK. KMA No. 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan

   UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

   Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

   B. PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI

   Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 Tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia

   Keputusan KMA No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjungan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

   Keputusan Sek. MA No. 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kep. KMA No.071 Tahun 2008

   PP No. 14 tahun 1994 Tentang Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

   PP No. 3 tahun 1980 Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil

   PP No. 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

   PP No. 20 tahun 1975 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

   PP No. 24 tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

   PP No. 08 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

   PP No. 16 tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

   PP No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

   PP No. 40 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

   SK No. 070/SK/KMA/V/2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

   C.  PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

   KMA 070 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pengawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49-PMK.02-2012 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012

   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73PMK.052008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara

   PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MA dan Bdan Peradilan yang berada di bawahnya

   SE 05 PB 2012 Tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SMP LS

   SE 14 PB 2012 Tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai

   SE 19 PB 2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

   SK SEKMA 002 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran APBN Di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

   D. PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI

   Perpres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung

   Perpres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

   Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

   Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

   Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

   Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

   Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

   UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama