PUTUSAN PENGADILAN

PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2019 - Putus : 19-03-2019 - Upload : 19-03-2019
Putusan PTA PALU Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.PAL Tahun 2019
Novi binti Mustabil Melawan Moh. Fausan bin Rahman
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2019 - Putus : 12-03-2019 - Upload : 12-03-2019
Putusan PTA PALU Nomor 2/Pdt.G/2019/PTA.PAL Tahun 2019
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2019 - Putus : 28-02-2019 - Upload : 05-03-2019
Putusan PTA PALU Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA.PAL Tahun 2019
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2019 - Putus : 12-02-2019 - Upload : 12-02-2019
Putusan PTA PALU Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.PAL Tahun 2019
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Waris Islam
Register : 2018 - Putus : 20-12-2018 - Upload : 21-12-2018
Putusan PTA PALU Nomor 18/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Gufron bin Sagaf Lasarika m e l a w a n Ir. Fikri bin Sagaf Lasarika Rina Sukriani binti Sagaf Lasarika Jabar Anrantha Djafara, SH., MH Ahmadi, SE Manta Berlin Dominggus Sirua, SE Moh. Salman, S.Pt
PTA PALU > Perdata Agama , Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 17-12-2018 - Upload : 18-12-2018
Putusan PTA PALU Nomor 26/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 09-11-2018 - Upload : 09-11-2018
Putusan PTA PALU Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 25-10-2018 - Upload : 25-10-2018
Putusan PTA PALU Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 27-09-2018 - Upload : 27-09-2018
Putusan PTA PALU Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 27-09-2018 - Upload : 27-09-2018

Putusan PTA PALU Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING

 Selengkapnya

  1. Disampaikan secara Tertulis
    1. Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh Pelapor;
    2. Pelapor dianjurkan untuk menggunakan fonnulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Meskipun demikian. pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus tersebut tetap akan diterima dapat ditindaklanjuti;
    3. Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas Mahkamah Agung atau Pengadilan akan membantu menuangkan Pengaduan yang ingin disampaikan Pelapor secara tertulis dalam formulir khusus pengaduan.
  1. Menyebutkan Informasi yang jelas
  1. Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, Pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai:
    1. Identitas Aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau pengadilan tempat Terlapor bertugas;
    2. Perbuatan yang dilaporkan;
    3. Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara; dan
    4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.
  2. Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya. Namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitas akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.
  1. Tata Cara Pengiriman
  1. Pengaduan ditujukan kepada:
  1. Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di mana Terlapor bertugas; atau
  2. Ketua Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.
  1. Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata "PENGADUAN pada Pengadilan" pada bagian kiri atas muka amplop tersebut.
Attachments:
Download this file (SK-KMA_076_KMA_SK_VI_2009_tentang_penanganan_pengaduan.pdf)SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan [ ] 741 kB

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT/PERIHAL
Jumat, 17 Agustus 2018 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU SULAWESI TENGAH - UPACARA 17 AGUSTUS
Minggu, 19 Agustus 2018 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH - UPACARA HUT MARI
Kamis, Jumat, Sabtu, 23,24, 25 Agustus 2018 / 07.30 WITA / KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU - PENILAIAN SAMP PTA

 

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

2651918
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
3123
5561
41397
2576779
80443
221677
2651918

Your IP: 54.210.158.163
2019-06-16 13:36

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev