PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Terbaru

PTA PALU > Perdata Agama , Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 16-08-2018 - Upload : 17-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING/TERGUGAT VS TERBANDING/PENGGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 13-08-2018 - Upload : 14-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Pembanding VS Terbanding
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 26-07-2018 - Upload : 31-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 03-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING vs TERBANDING
PTA PALU > Perdata > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMOHON VS TERMOHON
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 07-06-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 31-05-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 9/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Hj. Tinar binti Lapase VS Hj. Manindar binti Mena Djamaluddin bin Mena Hakima binti Mena Muliati binti Mena Fajrah binti Usman
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 18-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PENGGUGAT VS TERGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 24-05-2018 - Upload : 01-06-2018
Putusan PTA PALU Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING

PTA. PALU GELAR RAKOR DAN KONSULTASI PENYEMPURNAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019

Palu|www.pta-palu.go.id

Mahkamah Agung terus berupaya melakukan terobosan-terobosan untuk mewujudkan pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Bentuk keseriusan tersebut ditandai dengan lahirnya aplikasi Pengadilan Elektronik ( E-Court) dimana aplikasi tersebut memberikan kemudahan dalam pelayanan dan biaya kepada masyarakat untuk berperkara di pengadilan.

Demikian sambutan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI. yang dibacakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Ida Bagus Djagra, S.H.,M.H. ketika membuka acara Rakor dan Konsultasi Penyempurnaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2019 yang diikuti oleh Sekretaris dan Kasubag. Rencana Program dan Anggaran Peradilan Agama dan Peradilan Umum se Wilayah Sulawesi Tengah di Hotel Amazing Beach Resort Palu,  Kamis, 30 Agustus 2018.

Selain itu, Kabiro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI. juga menyampaikan bahwa selain E-Court, capaian Mahkamah Agung selama kurun waktu Renstra Tahun 2015-2019 yaitu :

1.   Percepatan Penyelesaian perkara Mahkamah Agung melalui sistem kamar dan penataan ulang managemen perkara melalui IT sesuai denga SEMA No. 2 Tahun 2014

2.   Implementasi SIPP dan Sistem Peradilan  Pidana  Terpadu (SPPT) pada 5 Pengadilan Tingkat pertama dan Banding sebagai Pilot Project

3.   Menggalakkan akreditasi dan implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

4.   Menguatkan akses peradilan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui sidang keliling, posbakum, pembebasan biaya perkara (prodeo) dan identitas hukum

5.   Replikasi implementasi E-SKUM dan ATR ke 100 pengadilan

6.    Melaksanakan rencana aksi kemudahan berusaha pada indikator “Penegakkan Kontrak” dan Penyelesaian Kepailitan untuk memenuhi target peringkat presiden Jokowi dari peringkat 91 ke 40.

Lebih lanjut Kabiro Perencanaan MA.RI menyampaikan bahwa terkait peningkatan kualitas kinreja pelayanan peradilan tahun 2019, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dan sesuai kesepakatan dengan Badan Perencanaan Nasional menetapkan 3 kegiatan prioritas nasional tahun 2019 yaitu peningkatan fungsi SPPT di 5 Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup Terpadu dan Pendidikan dan Pelatihan SPPA terpadu.

“Sasaran kinerja tersebut tidak mungkin terwujud tanpa adanya komitmen Bapak/Ibu sekalian untuk bersama-sama merencanakan, menganggarkan dan mengimplementasikan, khususnya untuk melaksanakan kegiatan prioritas di atas dan sebagaimana mekanisme penelahaan kebutuhan pagu anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, persetujuan pagu ditetapkan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan kebutuhan inisiatif baru”, ujarnya. (iin).

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi Penyempurnaan dan Penyusunan RKA-K/L oleh pemateri dari Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung yaitu Untung Hermawan, Yovi Silvina dan Indah Wahyuni, pemateri dari Ditjen Badan Peradilan Umum yaitu Krisna Sofiadi, S.H dan Ida Bagus Swardana Putra, S.Kom  dan pemateri dari Ditjen Badan Peradilan Agama yaitu Hirpan Hilmi, S.T dan Reza Dwi Ardianto.

Sabtu, 1 September 2018, acara ditutup oleh Wakil Ketua PTA.Palu, Dr. H. Samparaja, S.H.,M.H. yang ditandai dengan Penyerahan Backup RKA-K/L yang dilengkapi TOR dan RAB oleh perwakilan Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung, Peradilan Umum dan Peradilan Agama kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu.

Acara ditutup dengan pembacaan doa oleh Arkanuddin, S.H.I, Kasubag. Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Agama Parigi.


Add comment


KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT/PERIHAL
Jumat, 17 Agustus 2018 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU SULAWESI TENGAH - UPACARA 17 AGUSTUS
Minggu, 19 Agustus 2018 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH - UPACARA HUT MARI
Kamis, Jumat, Sabtu, 23,24, 25 Agustus 2018 / 07.30 WITA / KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU - PENILAIAN SAMP PTA

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

1768556
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
170
1050
12322
1745463
24556
35423
1768556

Your IP: 54.234.228.78
2018-12-16 02:02

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev