PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Terbaru

PTA PALU > Perdata Agama , Pembatalan Nikah
Register : 2018 - Putus : 16-08-2018 - Upload : 17-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING/TERGUGAT VS TERBANDING/PENGGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 13-08-2018 - Upload : 14-08-2018
Putusan PTA PALU Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Pembanding VS Terbanding
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 26-07-2018 - Upload : 31-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 03-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 15/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-07-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING vs TERBANDING
PTA PALU > Perdata > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 20-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMOHON VS TERMOHON
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 07-06-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 31-05-2018 - Upload : 19-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 9/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
Hj. Tinar binti Lapase VS Hj. Manindar binti Mena Djamaluddin bin Mena Hakima binti Mena Muliati binti Mena Fajrah binti Usman
PTA PALU > Perdata Agama > Harta Bersama
Register : 2018 - Putus : 04-06-2018 - Upload : 18-07-2018
Putusan PTA PALU Nomor 8/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PENGGUGAT VS TERGUGAT
PTA PALU > Perdata Agama > Perceraian
Register : 2018 - Putus : 24-05-2018 - Upload : 01-06-2018
Putusan PTA PALU Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.PAL Tahun 2018
PEMBANDING VS TERBANDING

ASSESOR DITJEN BADILAG DIDAMPINGI ASSESOR PTA. PALU LAKUKAN ASSESMENT EKSTERNAL DI PA. TOLITOLI DAN PA. BUOL

Palu|www.pta-palu.go.id

Dua Pengadilan Agama di wilayah PTA. Palu yaitu Pengadilan Agama Tolitoli dan Pengadilan Agama Buol masuk dalam daftar penilaian Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) Gelombang II Tahun 2018 sebagaimana Surat Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor : 2166/DJA/OT.01.3/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Penilaian Eksternal SAPM PA/MS Gelombang II Tahun 2018.

Terkait hal tersebut, assesor Ditjen Badilag, Hj. Kudesia, S.H didampingi dua assesor PTA. Palu, H. Abdul Wahid, S.H.,M.Hum (Panitera) dan Heru Dwi Susanto, S.Kom (Pranata Komputer) melakukan assesment eksternal pada dua Pengadilan Agama tersebut, 23-29 Agustus 2018, sesuai Surat Tugas Dirjen Badilag Nomor : 213/DJA/OT.01.3./VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

Pada dua Pengadilan Agama tersebut, rangkaian kegiatan assesment diawali dengan opening meeting dan dilanjutkan dengan telaah dokumen, observasi lapangan, wawancara dan diakhiri dengan closing meeting sekaligus penyerahan hasil assesment ke ketua Pengadilan Agama masing-masing.

Di saat yang bersamaan, Sekretaris PTA. Palu, Sutarno, S.H.,M.H menjadi salah satu tim assesor Ditjen Badilag yang melakukan assesment ekstrenal pada tiga Pengadilan Agama wilayah PTA. Makassar yaitu PA. Bantaeng (23-25 Agustus), PA. Palopo (26-29 Agustus) dan PA. Sinjai (30 Agustus-1 September) sebagaimana Surat Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. tersebut di atas.

Dengan diauditnya Pengadilan Agama Tolitoli dan Buol, maka dari total 9 Pengadilan Agama di wilayah PTA. Palu masih tersisa dua Pengadilan Agama lagi yang belum dilakukan penilaian akreditasi yaitu PA. Donggala dan PA. Banggai. Dimana pada akreditasi tahap satu tahun 2017, dua Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Palu dan Pengadilan Agama Parigi terakreditasi dengan nilai A Excelence, kemudian pada akreditasi tahap dua gelombang pertama tahun 2018, tiga Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Luwuk terakreditasi dengan nilai A Excelence serta Pengadilan Agama Poso dan Pengadilan Agama Bungku terakreditasi dengan nilai B.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H.,M.H. dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Dr. H. Samparaja, S.H.,M.H. kepada Tim IT PTA. Palu menyampaikan bahwa penilaian akreditasi tidak hanya terhenti pada selembar sertifikat, namun lebih dari itu, akreditasi mempunyai tujuan mulia yaitu peningkatan kinerja aparat peradilan agama serta kepuasan masyarakat terhadap layanan dan produk Peradilan Agama secara berkesimbungan agar kepuasan para pihak pencari keadilan pada khususnya juga berkelanjutan terus menerus sehingga dunia peradilan khususnya Peradilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu dapat mewujudkan  Badan Peradilan yang Agung, bermartabat dan dihormati masyarakat. (iin).

 


Add comment


KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT/PERIHAL
Jumat, 17 Agustus 2018 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU SULAWESI TENGAH - UPACARA 17 AGUSTUS
Minggu, 19 Agustus 2018 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH - UPACARA HUT MARI
Kamis, Jumat, Sabtu, 23,24, 25 Agustus 2018 / 07.30 WITA / KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU - PENILAIAN SAMP PTA

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

1693522
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
867
1688
7780
1677577
22505
54492
1693522

Your IP: 54.198.55.167
2018-10-20 11:30

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev